hari ini :

Home » Edukasi » Problema Proyek KJA Offshore Besutan Norwegia di FGD FPIK Unpad, Kasak-kusuk Dibahas Peserta  

Problema Proyek KJA Offshore Besutan Norwegia di FGD FPIK Unpad, Kasak-kusuk Dibahas Peserta  

EDUPUBLIK, Bandung – Alkisah ada fenomena unik tatkala penyelengaraan Focus Discussion Group (FGD), yang berjudul ‘Regional Meeting Tata Kelola dan Akselerasi Pembangunan Perikanan Budidaya Berkelanjutan di Jawa Barat’ (10/7/2018). FGD ini dilakukan di Unpad Training Center Jl. Ir. H Djuanda No 04 Kota Bandung. Penyelengaranya Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Unpad, bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Conservation International Indonesia (CII), dan Sustainable Fisheries Partnership. Pesertanya, para pakar perikanan budidaya mayoritas dari unsur akademisi, yang dilengkapi pebisnis ikan budidaya, unsur lembaga non profit, serta pihak pemerintah lainnya.

“Ini mendaklanjuti diskusi tematik pada April lalu. Keunggulan Jabar dalam praktik perikanan budidaya khususnya darat, sangat penting dijadikan acuan, untuk penusunan dan pengembangan kebijakan berbasis sciences-based regulation,” jelas  moderator FGD Dr. Ir. Rita Rostika, MP.

Menariknya, selama FGD berlangsung muncul topik lain yang tak kalah serunya – keprihatinan dugaan kegagalan program budidaya ikan barramundi (kakap putih), yang baru saja diresmikan Presiden Jokowi didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di pantai Pangandaran pada April 2018.

“Semoga saja kembali ke jalan yang benar…”, celetuk seorang peserta yang disambut gelak-tawa, tatkala salah satu pemapar makalah menyinggung kehadiran KJA Offshore buatan Norwegia yang canggih itu diresmikan di pantai Pangandaran (Jabar), pulau Karimunjawa (Jateng), dan pulang Sabang (Aceh).

“Dengar-dengar katanya, yang di pulau Sabang, sudah tergerus arus setelah beberapa hari dipasang. Juga di Pangandaran, malah ada yang tenggelam. Bibitnya juga bermasalah….”

Sejatinya, isu utama yang dibahas pada FGD ini di antaranya oleh Victor Nikijuluw, P.h.d, Marine Program Director dari CII; Dr.sc. agr. Yudi Nurul Ihsan, S.Pi., M.Si, Dekan FPIK Unpad; Budiman A.Pi.,M.Si.; Dr. Ir. Iskandar, M.Si, mewakili Unpad; dan Budiman A.Pi.,M.Si, Kabid Budidaya DKP Jabar, bagaimana mencari solusi keselarasan budidaya perikanan di Jawa Barat sebagai provinsi dengan penduduk terbesar. Kenyataannya, kini muncul aneka permaslahan untuk mengembangkan perikanan budidaya.

“Memasok kebutuhan protein bagi sekitar 50 juta populasi, bukanlah hal yang mudah. Ironi, potensi budidaya perikanan kita sangatlah memadai. Persoalannya, hanya perlu keterpaduan. Semoga Gubernur Jabar terpilih, mampu membuat terobosan. Pola kebijakannya, kami olah di FGD ini,” jelas Yudi Nurul Ihsan.

Seturut bahasan topik resmi di atas, berkali-kali disinggung  fenomena disclaimer dua kali di KKP oleh BPK, KJA Offshore buatan Norwegia yang menghabiskan dana sekitar Rp. 131 M yang nasibnya tak berketentuan, pengadaan kapal bantuan untuk nelayan dari KKP yang banyak salah sasaran, kontroversi beberapa Permen dari KKP pada era MKP Susi Pudjiastuti.

“Perlu segera disikapi dan dicari solusinya, jangan ditutup-tutupi persoalan ini. Apalagi sekarang, yang terjadi hanya kasak-kusuk melulu. Pencitraan pun, kurangi dengan solusi nyata pada praktik perikanan budidaya nyata, jangan mengawang-awanglah…,” seru peserta FGD kolumnis Ir. Muhamad Husen yang kerap disapa Husen Lauk –“Menyayangkan bila program KKP soal KJA Offshore ini jadi kandas, dan tak jelas. Ini merugikan kita”

Citarum Harum  

Pada penghujung acara, bahasan topik perikanan budidaya yang bertumpu di perairan danau seperti di Waduk Cirata, Saguling, dan Jatiluhur, hingga Jatigede, pun budidaya tambak di Pantura Jabar, para peserta secara aklamasi menyetujui – perlu penyikapan secara terpadu.

Imbasnya, Husen Lauk yang kerap mengkritisi hilangnya spesies ikan endemik dalam beberapa tahun terakhir akibat pencemaran dan tata guna wilayah atau lahan yang semrawut, ini berpengaruh pada kebijakan pengadaan KJA di waduk-waduk besar Jawa Barat:

”Oke untuk Waduk Cirata, Saguling, dan Jatiluhur memang KJA-nya sudah berlebihan jumlahnya. Perlu segera ditertibkan. Optimisme selaras Perpres No 15 Tahun 2018 tentang ‘Revitalisasi DAS Citarum’. Program Citarum Harum ini patut didukung. Sedang digarap warga bantaran Citarum bersama TNI. Inisignificant dapat memulihkan kualitas air untuk budidaya ikan.”

Kasak-kusuk itu

Dikonfirmasi tentang ramainya isu di luar topik utama FGD ini seperti kandasnya KJA Offshore buatan Norwegia, dua kali disclaimer KKP dari BPK, serta isu terkait lainnya, pihak penyelenggara FGD yang tidak mau disebut namanya, menyatakan:

“Tadi kita dengar sendiri, memang permasalahan yang ada di pusat itu, sangat ramai dibicarakan oleh para peserta, walaupun sebagian dengan cara tidak begitu terbuka. Untungnya, ini tak mengganggulah pada pelaksanaan FGD yang bisa dikatakan sukses secara penyelenggaraan.” (Hadi Lesmana)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

shares