hari ini :

Home » Ragam » Gerakan Hejo Sambut Eksekusi Pangkas Hotel Pullman Bandung

Gerakan Hejo Sambut Eksekusi Pangkas Hotel Pullman Bandung


EDUPUBLIK, Bandung – Terbitnya pemberitaan upaya eksekusi atas Hotel Pullman Bandung yang terletak di seberang Gedung Sate Jl. Diponegoro. Pemberitaan ini dilansir tempo online (7/2/2019), isinya Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfatan Ruang dan Pengendalian Tanah Kementerian Agraria, Budi Situmorang, menyatakan Hotel milik pengembang PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN), menghalangi pemandangan masyarakat terhadap bangunan Gedung Sate yang selama ini menjadi ciri Kota Bandung.

Sesuai kata Budi, Hotel Pullman Bandung ini akan ditebang empat lantai (dari 18 lantai yang ada). Ini diucapkan usai ia mengikuti Rakernas Kementerian Agraria di Hotel Shangri La, Jakarta Pusat (6/2/2019).

Secara terpisah Eka Santosa, Ketua DPP Gerakan Hejo yang sejak lama bersama dengan para aktivis lingkungan di Kota Bandung, tatkala gedung ini akan dibangun bersamaan dengan pembangunan Kompleks DPRD Jabar pada era 2012-an, tidak menyetujuinya:

“Sejak awal kami tak setuju area sekitar 10 ribu M3 ini tak setuju dibangun, sebaiknya menjadi RTH (ruang terbuka hijau). Sekarang jadi hutan beton, inilah kesalahan fatal dari para pemimpin yang tak punya wawasan lingkungan dan budaya,” paparnya ketika ditemui sedang mengurus hutan buatannya di Alam Santosa, Pasir Impun, Cimenyan Kabupaten Bandung (8/2/2019).

Masih kata Eka walaupun upaya budi dianggap kasip:

“Lumayanlah, daripada tidak ada keberanian sama sekali dari para pemimpin daerah selama ini. Penyalahgunaan tata lingkungan, tak pernah ditindak. Lihat tuh KBU makin rusak, pejabat yang berwenang pada cuek bebek,” kata Eka yang dalam waktu dekat akan memonitor upaya pemangkasan hotel yang diduga sejak awal penuh kongkalikong antara pengusaha perusak lingkungan dengan para birokrat.

Lainnya, menurut Agus Warsito, Sekjen DPP Gerakan Hejo, menurutnya:

“Ada upaya sistematis dan terstruktur antara pengusaha dan pejabat berwenang, tak berpikir panjang, hanya merusak lingkungan. Akhirnya, masyarakat yang dirugikan,” paparnya sambil memberi contoh aktual kasus KBU dan Sungai Citarum yang tak ada pemecahan tuntas – “Baru sebatas program Citarum Harum, itu pun harus kita awasi dengan ketat, efektip atau tidaka?” [HS]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

shares