hari ini :

Home » Peristiwa » Monopoli Pelindo III, Pelanggaran Pemenangan Tender Proyek di Tanah Pasundan Disinggung

Monopoli Pelindo III, Pelanggaran Pemenangan Tender Proyek di Tanah Pasundan Disinggung

EDUPUBLIK, Bandung – Anggota komisioner KPPU Kodrat Wibowo saat ditemui di kantor KPPU Kanwil III Jabar, DKI Jakarta, dan Banten (‘KPPU Jabar’) di Jalan PHH Mustofa, Kota Bandung, Selasa (18/6/2019) mengatakan:”Secara formal sudah masuk laporan perihal indikasi adanya persaingan tidak sehat tender proyek. Lokasinya, ya di wilayah Jawa Barat ini di Tanah Pasundan.”

Pernyataan Kodrat ini dikemukakan usai ia memimpin sidang selaku Ketua Majelis, yang didampingi dua Anggota Majelis, Ukay Karyadi dan M Afif Hasbullah.  Hari itu KPPU menggelar Sidang pemeriksaan lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Ahli dan Terlapor, pada perkara No. 15 / KPPU-L/ 2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf (b) dan atau Pasal 19 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dugaannya, pelanggaran terkait Pelayanan Jasa Bongkar Muat Petikemas di Terminal/ Serbaguna Konvensional/Umum (multipurpose) Pelabuhan L.Say Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilakukan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero).

Pada sidang pertama setelah kantor KPPU Kanwil III Jabar, di Kota Bandung diresmikan pada bulan Mei 2019 lalu oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil, hadir Saksi Ahi Yusmar Anggadinata (Praktisi), dan Anita Afriana, termasuk Terlapor yakni PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero).

Dalam pembahasannya, timbulnya  kewajiban stack 100%, diduga menimbulkan kegiatan ekstra dan penambahan biaya yang harus ditanggung konsumen. Ini terjadi  khususnya bagi perusahaan yang menggunakan sistem less container load atau bongkar muat tanpa kontainer.

‎Yusmar dalam keterangannya bahwa antara pengambilan keputusan oleh pengelola pelabuhan demand terjadi leg hingga berakibat pada kualitas pelayanan. Pada pihak lain pengelola pelabuhan memiliki standar kualitas pelayanan tersendiri yang harus dipenuhi.

“Intinya, dalam praktik industri logistik (maritim), pemilik kargo dan pengelola pelabuhan harus benar-benar bijak. Saya sarankan port community yang merupakan suatu keharusan, harus terbentuk dengan baik. Apakah ini sudah terjadi di Maumere?” tanya Yusmar kepada para pihak yang berperkara sambil menambahkan -“Harus pula kita mempunyai emphaty, demi pengembangan usaha khususnya di Indonesia timur.”

Pada pihak lain Ketua KPU Kanwil III Jabar, DKI Jakarta dan Banten Aru Armando menanggapi penjelasan Kodrat Wibowo terkait adanya laporan kasus tender di Jabar, yang jumlahnya baru dibawah lima.

“Kami menerima laporan itu, ada beberapa jumlahnya, masih sedikit. Datangnya dari sektor tender dan logistik. Semua dalam pengawasan kami.” Jelas Aru sambil menambahkan –“ Majelis akan memutuskan, apakah akan disidangkan atau tidak?”

Pada akhir reportase ini, beberapa pewarta sempat mengklarifikasi kepada Kodrat Wibowo, mengapa sidang pertama di kantor KPPU Kanwil III Jabar, DKI Jakarta, dan Banten ini obyek perkaranya perihal kepelabuhanan yang  relatif jauh dari lokasi Jawa Barat (di Maumere, NTT)?

“Ya, memang ini sidang pertama yang perkaranya di Maumere, NTT sana, namun harus diingat bahwa saksi ahlinya datang dari Unpad dan ITB. Semoga sidang pertama ini, dapat menginspirasi setidaknya untuk pencegahan terjadinya persaingan usaha yang tidak fair di Kanwil III Jabar. Kami pun dalam hal kehadirannya di Tanah Pasundan ini, selalu mengutamakan advokasi daripada sekedar tindakan sanksi, misalnya.”  [HS/SA]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*