hari ini :

Home » Hukum » Kordinasi Tindak lanjut Pengawasan DAS Citarum oleh BPPHLHK Wil Jawa Bali & Nusatenggara

Kordinasi Tindak lanjut Pengawasan DAS Citarum oleh BPPHLHK Wil Jawa Bali & Nusatenggara

EDUPUBLIK, Bandung – Acara Evaluasi dan Koordinasi Pengawasan DAS Citarum telah dilaksanakan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) wilayah Jawa Bali dan Nusatenggara di jalan Babakan Jeruk III E Bandung pada hari Rabu (04/09/2019) yang dihadiri oleh beberapa perwakilan Dinas LH provinsi dan kabupaten kota serta 4 Dansektor satgas Citarum Harum yaitu Dansektor 2,8,21, dan 22.

“Pengelolaan sungai Citarum dalam rangka mengembalikan ekosistem dan fungsinya bagi masyarakat tidak dapat dilakukan oleh satu pihak seperti oleh TNI saja. Kerjaan Citarum harus dikerjakan keroyokan,” tegas Kolonel Inf. Yusep Sudrajat selaku Dansektor 21 satgas Citarum harum saat memberikan keterangan usai acara ekspose permasalahan hukum pelaksanaan program Citarum Harum di Bandung.

Dalam rapaat evaluasi tersebut terungkap bahwa penegakkan hukum dalam konteks Citarum Harum hingga saat ini memang masih belum maksimal. Mohammad Noor selaku Kepala Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup wilayah Jawa Bali dan Nusatenggara mengungkapkan bahwa pihaknya hanya diberikan kewenangan untuk mengawasi 30 pabrik yang diduga mleakukan pelanggaran. “Dari 30 pabrik tersebut, 3 diantaranya sudah masuhk ke ranah hukum dan sedang dalam proses,” papar Mohammad.

Mohammad menuturkan bahwa pelanggaran yang ada, terkait keberadaan pabrik tersebut terdiri dari beberapa permasalahan. “Pelanggaran yang dilakukan pabrik ada beberapa unsur diantaranya adalah tidak memiliki IPAL yang memadai, lalu baku mutu buangan limbah serta hal-hal lain terkait finansial untuk pengolahan IPAL yang sesuai dengan aturan,” papar Mohammad. “Hal lain juga termasuk perijinan,” lanjutnya.

Sementara itu Dansektor 21 Kolonel Inf. Yusep Sudrajat yang hadir dalam acara tersebut mengungkapkan bahwa hingga saat ini penegakkan hukum masih dalam konteks bukan akibat bahan cair, “Hingga saat ini Gakkum melakukan penindakan karena akibat perijinan, polusi udara dan semacamnya. Sementara terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh kami melalui mandat perpres no. 15 tahun 2018, mengenai revitalisasi sungai Citarum tidak tekait dengan permasalah tersebut,” kata Dansektor 21. “Namun saya sangat yakin bahwa pananganan sungai Citarum ini tidak bisa dilakukan oleh sat unsur ata pihak saja,” ungkapnya.[bam]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

shares