hari ini :

Home » Lingkungan » Hadir Dansektor 21 di Acara Rakor Pelaksanaan Pendampingan Pembangunan Sanitasi

Hadir Dansektor 21 di Acara Rakor Pelaksanaan Pendampingan Pembangunan Sanitasi

EDUPUBLIK, Bandung – Acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Pendampingan Pembangunan Sanitasi dalam rangka Percepatan Penanganan Sanitasi di DAS Citarum Harum TA. 2019 di Kota Bandung, Kab. Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat dan Kab. Sumedang telah dilaksanakan pada hari Senin (25/11/ 2019) dari pukul 08.00 hingga 15.00 wib. bertempat di The Papandayan Hotel jalan Gatot Subroto 83 Bandung.

“Kami sudah menjalankan tugas sebagai satgas Citarum Harum ini selama hampir dua tahun dan permasalahan yang kami hadapi juga bermacam-macam masalah terkait sanitasi, menurut saya seharusnya dana desa bisa digunakan untuk urusan sanitasi,” kata Kolonel Inf. Yusep Sudrajat saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Pendampingan Pembangunan Sanitasi di The Papandayan Hotel Bandung.

Dalam acara tersebut hadir M Ilham, ST, MURP dari PPK Jabar, Indra Gunawan, SE, MT selaku Kasatker PPP Jabar, Windi Nora dari Diskimrum Jabar, Rissa dari Dinas LH dan Kebersihan Kota Bandung, Dedi S dari Dinas LH Kota Cimahi, Kol Inf Yusep Sudrajat selaku Dansektor 21, Serka Chandra Mewakili Dansektor 22, Sucipto selaku Konsultan Advisory Program Citarum Harum, anggota KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), dan anggota TFL (Tenaga Fasilitator Lapangan).

Dalam rakor tersebut, dibahas berbagai masalah yang muncul dalam program Citarum Harum yang sudah berjalan selama hampir dua tahun terkait sarana dan prasarana sanitasi. Indra Gunawan, SE, MT selaku Kasatker PPP Jabar, dan menjadi moderator serta narasumber dalam acara tersebut mengungkapkan bahwa selama ini pelaksanaan pambangunan sarana sanitasi terkait program Citarum Harum masih belum maksimal. “Dalam pelaksanaannya kita terkendala oleh peraturan yang ada terkait penggunaan area DAS yang merupakan kewenangan BBWS serta luas wilayah yang memang tidak bisa memenuhi persyaratan yang ditentukan yaitu 200 meter persegi,” kata Indra.

Hal lainnya menurut Indra adalah banyak fasilitas TPS 3R yang dibangun melalui dana-dana pemerintah tidak sesuai dengan kondisi yang ada. “Banyak mesin-mesin yang tidak digunakan karena peruntukannya tidak sesuai dengan sampah yang ada di wilayah tersebut,” kata Indra. “Sebagai contoh mesin pencacah plastik yang tersedia tidak dapat difungsikan karena sampah yang masuk kebanyakan sampah organik,” lanjutnya lagi.

Menurut Indra, kondisi tersebut menjadi tugas dan tanggungjawab anggota TFL (Tenaga Fasilitator Lapangan) yang harus tepat memetakan kondisi lapangan saat akan diberi bantuan pendanaan untuk membangun fasilitas TPS 3R tersebut. “Jangan sampai TPS 3R hanya menjadi TPS saja karena tidak ada kegiatan pengolahan sampahnya,” kata Indra.

Dalam sesi tanya jawab para anggota TFL mengutarakan beberapa permasalahan yang muncul saat melakukan tugasnya. Sementara itu Kolonel Inf. Yusep Sudrajat yang diberi kesempatan untuk bertanya juga mempertanyakan beberapa hal terkait kondisi masyarakat yang selama ini menganggap TNI bisa melakukan apa saja. “Padahal tugas kami hanya membersihkan sungai dan tidak berurusan dengan pengadaan fasilitas pengelolaan sampah,” kata Kolonel Inf. Yusep.

Kolonel Inf. Yusep juga mengungkapkan bahwa dalam rangka memenuhi keinginan masyarakat pihaknya telah berinisiatif membangun beberpa fasilitas seperti TPS dan incenerator bagi warga. “Meski belum ada izin yagn diberikan oleh Dinas LH, namu kami tetap melaksanakan pembakaran karena LH sendiri tidak memberikan solusi sementara permasalahan sampah terus bergulir dari hari ke hari,” kata Kolonel Inf. Yusep.

Kolonel Inf. Yusep berharap agar dana desa bisa digunakan untuk urusan seperti itu dan jika bisa kepala daerah seeprti Walikota atau Bupati bahkan Gubernur membuat surat keputusan bahwa dana tersebut wajib digunakan untuk menyelesaikan masalah sampah diwilayahnya.

Dalam wawancara terpisah Indra Gunawan, SE, MT mengaki bahwa apa yang dilakkan oleh TNI dalam penanganan sampah di sungai Citarum ini sudah sangat bagus. “Seharusnya dicontoh oleh pemerintah setempat,” kata Indra. “Menurut saya, pemerintah harus memberikan dorongan kepada TNI dan membantu dalam segala hal termasuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Berbagi tugas lah,” pungkas Indra.[red]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

shares