hari ini :

Home » Lingkungan » Gerakan Hejo: Banjir Bandung Barat Pemerintah Bertanggung Jawab

Gerakan Hejo: Banjir Bandung Barat Pemerintah Bertanggung Jawab

EDUPUBLIK, Bandung Barat – Terjadi hujan deras sekitar pukul 15.00 WIB, Selasa (31/12/2019), menyebabkan  banjir melanda di beberapa daerah titik di Kabupaten Bandung Barat menutup akses jalan menuju beberapa tempat tujuan hingga terjadi kemacetan.

Banjir yang terjadi begitu cepat dan melanda wilayah seperti Underpass Padalarang, kampung Ciharacas desa Margajaya, wilayah haji Gofur desa Tanimulya, Caringin Padalarang, Sasak Besi Ngamprah, perumahan Cimareme Indah dan juga saat air bah berlangsung puluhan rumah di kampung Ciburial Lebaksari, Ciloa, dan Bantargedang terendam banjir hingga lebih dari satu meter.

Ketua Gerakan Hejo Bandung Barat, Akbar saat di temui pada acara Satgas Citarum Harum Sektor 9 di bantaran sungai Citarum desa Gelanggang kecamatan Batujajar mengatakan, “Alam sudah mengingatkan, jadi gak usah saling menyalahkan, air yang menggelontor akibat hujan begitu deras ,artinya air mencari tempat yang rendah dari atas ke bawah, ada 6 kecamatan dan 49 desa yang di sebut kawasan Bandung Utara (KBU) seperti Lembang ,Cisarua, Parompong, Ngamprah, Padalarang , Cikalong Wetan, wilayah inilah yang harus bijak di perlakukan, namun praktik alih fungsi lahan di KBU semakin membabibuta tak terkendali, sekitar 40 ribu hektare luasan KBU, 70 persennya atau 28 ribu hektare di antaranya telah rusak dan rawan potensi bencana”, ujarnya.

Penetapan KBU sebagai kawasan lindung atau kawasan konservasi, berdasarkan: – SK Gubernur Jabar era Aang Kunaefi Kartawiria dengan No 181.1/- SK.i624-Bapp/1982. – SK No 593.82/4535_ Bapp/1993; Gubernur Jabar Yogie SM. – Perda Jabar No 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara sebagai Kawasan Strategis Jawa Barat. – Perda Jawa Barat No 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 Pasal 291 dan Pasal 61 Ayat (1).

Isinya bertujuan untuk mengendalikan penggunaan lahan di Kawasan Bandung Utara. Banyaknya aturan yang dibuat untuk KBU karena daerah ini memiliki potensi resapan air yang tinggi, sehingga secara alami menjadi daerah pasokan air bagi daerah bawahannya yakni Bandung Raya.

Lanjut Akbar, “KBU harus dibatasi dan diatur dengan sangat ketat agar keseimbangan lingkungan hidup di Bandung Raya termasuk Bandung Barat tetap terjaga. Pertumbuhan dan pembangunan kawasan KBU termasuk cepat dan kurang terkendali sehingga mengakibatkan Penurunan Daya Dukung Lingkungan sebagai kawasan resapan air bagi daerah Bandung raya terjadi gangguan pada cadangan dan konservasi air”,ujarnya.

Perlu upaya pengendalian yang ketat dan tepat terhadap pembangunan di KBU dalam rangka mengembalikan kondisi fungsi hidrologis terutama pada lahan dengan kondisi sangat kritis.

Masih kata Akbar,” Sebagai bukti, kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim hujan dan hujan hari ini mengakibatkan banjir di beberapa wilayah di KBB karena hilangnya kawasan resapan di wilayah utara atau KBU, kekeringan, banjir dan longsor merupakan suatu ancaman, apalagi KBU berada di zona rentan bencana alam seperti sesar Lembang, bagi kami untuk hal ini apapun ceritanya pemerintah Bandung Barat harus bertanggung jawab, buat apa ada pemerintah Bandung Barat kalo tidak mau bertanggung jawab”, pungkasnya.[bi]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

shares