EDUPUBLIK JABAR Mencerdaskan Bangsa
EDUPUBLIK, Bandung Barat – Koalisi Serikat Pekerja Serikat Buruh (KSPSB) Kabupaten Bandung Barat yang terdiri atas berbagai aliansi federasi meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) meminta ikut mendorong agar omnibus law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) dibatalkan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan ribuan buruh saat berunjuk rasa di depan kantor Bupati Bandung Barat, Kamis (6/2/2020).
Pantauan tim edupublik, sebelum bergerak ke depan kantor Bupati Bandung Barat untuk berunjuk rasa, puluhan massa aksi itu juga berunjuk rasa long macth di kawasan industri Batu jajar, Cimareme, pamuncatan, Ciburuy, Gadobakong dan Cilame.
Di depan kantor Bupati perwakilan sejumlah Koalisi federasi buruh menyuarakan tuntutannya dalam aksi tersebut, tuntutan mereka yakni menolak adanya omnibus law RUU Cilaka. Dalam orasi tersebut, perwakilan buruh juga meminta Pemkab Bandung Barat untuk ikut mendorong pemerintah pusat agar membatalkan RUU tersebut.
Beberapa tuntutan KSPSB yaitu Tolak omnibus low cipta lapangan kerja yang merugikan buruh, segera berlakukan UMSK kabupaten Bandung Barat, segera buatkan perbup tentang ketenagakerjaan, Hentikan segala bentuk eksploitasi terhadap buruh, laksanakan seluruh janji politik Bupati
Dalam orasinya sekertaris konsulat cabang FSPMI KBB, Dede mengatakan, “banyak janji politik Bupati dengan para serikat pekerjaan, sampai saat ini belum dilaksanakan, artinya ini adalah janji palsu Bupati, dan Bupati sebagai ketua LKS Tripartit pun, sampai saat ini belum juga pernah memimpin rapat LKS tersebut”,
Dalam hal ini Bupati Bandung Barat AA Umbara menerima aksi yang di gelar oleh Koalisi Serikat Pekerja Serikat Buruh (KSPSB) Kabupaten Bandung Barat di depan kantor Pemda tersebut.
Aksi ini pun di dukung oleh organisasi non serikat pekerja yaitu GOBAR , dalam kesempatannya ketua GOBAR, Bambang Irawan mengatakan,” pemerintahan Bandung Barat belum mampu memberikan ruang keadilan dan kesejahteraan bagi pekerja/buruh di Bandung Barat dengan liarnya regulasi yang ada belum di posisi tertindas sehingga kami GOBAR mendukung gerakan buruh dalam menagih janji politiknya seorang Bupati Bandung Barat”, pungkasnya.[red]
