Peningkatan Kapasitas 30 Kades Kab Bandung ke Bali Dapat Sorotan Masyarakat

EDUPUBLIK, Kab Bandung – Kegiatan Peningkatan Kapasitas para kepala desa (Kades) di Kabupaten Bandung keluar daerah, mendapat sorotan dari banyak pihak. Ketua Gerakan Masyarakat Pembaharu Bangsa & Demokrasi (Gempa) Bandung Raya, Bambang Irawan menilai bahwa kegiatan itu dipaksakan. Hal itu diungkapkannya pada Jumat (23/10/2020).

Bambang menilai, menurutnya pihak pemerintah atau DPMD sebagai OPD yang akan membawa puluhan kades ini dirasa kurang patuh pada Protokol Covid-19. Ditengah pandemi dan gencarnya kampanye mengenai penularan virus ini apalagi giat ini menjelang perhelatan pesta demokrasi atau pilkada di kabupaten Bandung, pihak dinas justru terkesan memaksakan kegiatan. apakah di sekitar daerah sendiri tidak representatif jika dilaksanakan .

“Hemat kami giat ini terlalu menghamburkan anggaran apalagi di masa pandemi Covid 19 dan menjelang pilkada yang syarat muatan politis, kalau tidak ada keuntungan yang nyata (untuk daerah) ya buat apa. Kita tidak salahkan desa karena nomenklatur ada untuk itu tapi nanti kita juga akan evaluasi outputnya seperti apa,” ungkapnya.

Bambang menyarankan ketimbang anggaran APBD atau uang yang tentunya besar dalam giat itu dibuang keluar daerah alangkah lebih baik jika dialihkan guna peningkatan ekonomi warga disaat pandemi.

Sementara itu, Anjar Lugiana
Bidang Pemerintahan Desa, DPMD kabupaten Bandung, yang dimintai keterangan menjelaskan, “kegiatan ini adalah untuk peningkatan kapasitas kepala desa yang terkait dengan desa mandiri dan berprestasi, desanya pun ada 30, diantaranya 26 desa mandiri dan 4 desa berprestasi yang di tahun 2019, dengan hal tersebut kita akan melakukan kunjungan kerja untuk belajar ke Bali yaitu kab Badung atau Gianyar, karena disana desa mandirinya sudah 100 persen, memang giat ini dirancang dan di susun semenjak lama awal 2019”,ujarnya.

Lanjut menjelaskan, “Awalnya memang sudah lama akan dilaksanakan namun terburu adanya wabah virus Covid 19, makanya di bulan Maret sampai Mei kitapun tidak berani melaksanakan kegiatan ini, namun sekarang juga AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru) atau new normal sudah mulai diberlakukan kegiatan pemerintah sudah mulai berjalan juga tempat pariwisata mulai dibuka, namun dalam kegiatannya nanti tetap kita melaksanakan protokol kesehatan Covid 19

Masih kata Anjar, “Mengenai kaitanya dengan menjelang pilkada, silahkan saja nanati dicek, ini tidak ada kaitanya sama sekali, karena kitapun tak pilih pilih dan tidak tau kalo dukungan mereka kemana, bagi kami yang jelas itu mereka desa mandiri dan berprestasi”,jelasnya.[red]