hari ini :

Home » Ragam » Sekjend GOOL: Apa Boleh Pegawai ASN Menjabat Ketua KONI KBB

Sekjend GOOL: Apa Boleh Pegawai ASN Menjabat Ketua KONI KBB

EDUPUBLIK, Bandung Barat – Pasca pengunduran diri saudara Riyan Firmansyah, S.Pd sebagai Ketua Umum KONI KBB (Komite Olahraga Nasional Indonesia – Kabupaten Bandung Barat) yang kemudian digantikan oleh saudara Lili Supriatna Hambali, S.Pd.I sebagai Ketua PLT Ketua KONI KBB,  Sesuai informasi yang beredar, dalam waktu dekat akan dilaksanakan Musorkablub dalam rangka pemilihan Ketua KONI KBB definitif.

Terkait akan dilaksnakannya pemilihan Ketua Umum Koni denititif itu, juga beredar informasi bahwa ada salah satu calon yang nota bene seorang pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) . “Namun demikian, Pice Rivai selaku Ketua MACAB Laskar Merah Putih KBB dan selaku Sekretaris Jendral (Sekjend) GOOL (Gabungan Ormas ,OKP dan LSM ) KBB menyarankan, sebaiknya pegawai ASN yang mau mencalonkan harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan intansi terkait apakah boleh atau tidak seorang pegawai ASN atau PNS menjadi Ketua KONI KBB,” atau hendaknya memahami betul ketentuan dalam Undang-Undang (UU) No 5 Tahun 2014 tentan ASN. “Khususnya tentang pengertian pegawai ASN dan PNS sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 3. Serta, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No 5 Tahun 2014 yang mengatur tentang jabatan ASN,” Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS melarang PNS merangkap jabatan” terang Pice Rivai, Selasa (23/11/2021)

Lanjut Pice Rivai, “kami juga selaku Organisasi Masyarakat (Ormas) adalah pecinta olahraga yang tentunya berharap sistem keolahragaan di bandung barat semakin maju dan lebih baik sehingga mampu membangun prestasi mengangkat Daerah KBB, namun membangun hal tersebut bukan hanya di atas kertas atau hanya teori saja bagi kalangan Akademisi namun harus sebagai Praktisi juga. Ingat bahwa penganggaran untuk kemajuan sistem keolahragaan KBB jangan hanya mengandalkan APBD saja, namun mampu menembus ruang potensi dari luar APBD sebagai panding (bapa asuh/bapa angkat) untuk KONI KBB itu sendiri”,Ujarnya.

“Ketegasan, Transparansi, Demokrasi, Keadilan, Independensi, dan Disiplin akan aturan main pencalonan Ketua Koni Umum KBB  harus tertanam disistem yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Ketua Umum Koni KBB  dan jangan sampai  bertentangan dengan AD/ART KONI ataupun Perundang undangan yang berlaku. Kami akan melakukan upaya atau langkah langkah manakala lahirnya seorang Ketua Umum KONI KBB terpilih yang bertentangan sebagai mana perundang undangan yang berlaku” Tandas Pice Rivai. [red]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

shares