hari ini :

Home » Politik » Mulyadi Banggar DPR RI lngatkan Pemerintah Soal Utang Luar Negeri, Soroti BUMN Dengan Rapor Merah

Mulyadi Banggar DPR RI lngatkan Pemerintah Soal Utang Luar Negeri, Soroti BUMN Dengan Rapor Merah

EDUPUBLIK, Kota Bandung – Anggota Banggar DPR RI, H. Mulyadi menyoroti masih banyaknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan rapor merah.

“Saat ini banyak BUMN rapornya merah tapi masih gampang saja pemerintah meloloskan usulan PNM,” ujar Mulyadi Mulyadi dalam acara diskusi Kerjasama JMSI Jabar Dengan ISEI yang bertajuk “Transparansi Pengelolaan Negara: Problem Utang Luar Negeri BUMN dan Pembiayaan Infrastruktur dalam APBN” di Jalan Maskumambang No 39 Kota Bandung, Sabtu (21/5/2022).

Melalui Penanaman Modal Negara, ujarnya, BUMN diharapkan mampu untuk meningkatkan perannya sebagai agen pembangunan yang aktif dalam mendukung program prioritas nasional.

“Namun sayang, meski sudah dapat suntikan dana, tetap saja kinerja keuangan sejumlah BUMN tak kunjung membaik” tegasnya.

Hal ini, tuturnya, tentu saja akan membebani APBN kita kedepan, apalagi jika pemerintah terus menambah pinjaman (utang) dari luar negeri.

“nampaknya pemerintah nyaman saja dengan konsep defisit manajemen” ujarnya.

untuk menutup defisit tersebut, jika masih terus mengandalkan pinjaman dari luar negeri dapat membahayakan kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia.

oleh karenanya, pengawasan penggunaan anggaran maupun utang luar negeri harus diperketat dan transparan.

Jangan menggadaikan kepentingan bangsa dengan membuka kran kebijakan yang memberi kemudahan kepada pihak asing untuk memiliki aset dinegara kita, atau menjadi direksi BUMN tanpa kontrol yang ketat dari semua pihak.

“Jangan sampai improvisasi bisnis yang dilakukan justru mengancam kedaulatan ekonomi negara” pungkasnya

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama pengamat ekonomi dari ISEI Bandung Koordinator Jabar, Viktor Pirmana, S.E., M.Si, Ph.D (Cand.) menuturkan perlunya regulasi baru terkait dengan penggunaan anggaran secara tepat guna dan sasaran termasuk transparansi dalam persoalan utang negata agar tak besar pasak daripada tiang.

Disisi lain, Agung Suryamal selaku Penasehat Kadin (Kamar Dagang Indrustri) memandang pembahasan dengan JMSI ini semua berkaitan dengan infrastruktur negara yang berkembang.

Bahkan Agung menuturkan mengenai hutang negara itu akibat adanya pendorongan ekonomi yang dikelola oleh negara. Tapi Agung menyetujui bahwa komunikasi yang tepat guna dalam pengelolaan anggaran negara

Untuk itu, Agung meminta Anggota DPR seperti Mulyadi harus berperan aktif menilai dan mengkritisi masalah keuangan negara sebagai peran kepentingan negara.

Seperti diketahui dalam seri diskusi bulanan Jaringan Media Siber (Siber) Jawa Barat ini dilakukan secara Hyrid dan hadir sebagai narasumber Anggota Banggar DPR RI, H. Mulyadi, Pakar Ekonomi ISEI, Viktor Pirmana, S.E., M.Si, Ph.D (Cand.), Agung Suryamal Dewan Pembina JMSI dan dipandu oleh Denny Suryadharma sebagai moderator. [red]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

shares