EDUPUBLIK, Bandung – Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat menyayangkan, recofusing anggaran yang terjadi pada dinas-dinas yang berkaitan langsung dengan sektor perekonomian. Hal itu mengakibatkan proses pemulihan ekonomi di Jawa Barat menjadi tidak maksimal. Hal tersebut dikatakan Yunandar usai Rapat Kerja Evaluasi di Balai Perlindungan Perkebunan (BPP) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Kamis (20/5/2021). Yunandar menjelaskan, ketika anggaran pada ...

EDUPUBLIK, Kota Bandung -Kelembagaan menjadi modal utama untuk memulai sebuah usaha, dan hal ini menjadi harapan bagi para pelaku usaha. Sehingga dengan kelembagaan ini, para pelaku usaha dapat meningkatkan level usaha, serta efisiensi produksinya. Namun saat ini permasalahan perizinan masih menjadi kendala bagi para pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya. Selain itu ketidakpahaman dalam mengakses perizinan berbasis internet menjadi ganjalan ...

EDUPUBLIK, Kota Cimahi – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mengajak seluruh kalangan masyarakat untuk tetap memperlakukan penyandang disabilitas dengan baik dan tidak menjauhi mereka karena alasan keterbatasan mereka. Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobinoe mengatakan jika mereka (penyandang disabilitas) yang memiliki hambatan bisa memiliki kepercayaan diri yang tinggi sehingga perlu ada dorongan, baik dari eksekutif, ...

EDUPUBLIK, Kab Bandung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyambut baik, Raperda terkait sistem digitalisasi kearsipan dan perpustakaan. Melalui Raperda tersebut diharapkan pelayanan perpustakaan, maupun sistem pengarsipan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat melalui metode digital. Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru’yat, saat melaksanakan Kunjungan kerja bersama Pansus IV ke Dinas Arsip ...

EDUPUBLIK, Kab Bandung – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Jawa Barat meminta, pemerintah provinsi dan daerah untuk duduk bersama-sama guna menuntaskan permasalahan besaran tipping fee Tempat Pengelolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka, Kabupaten Bandung. Hal ini bertujuan, guna melahirkan kesepakan perihal besaran tipping fee oleh pemerintah daerah yang sepadaan dengan anggaran masing-masing daerah. Hal tersebut diungkapkan ...

EDUPUBLIK, Bandung – Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka di Jawa Barat akan menjadi tempat pembuangan sampah untuk enam kota dan kabupaten. Enam daerah itu adalah Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang. Hal itu diungkapkan anggota Pansus II DPRD Jawa Barat fraksi Nasdem Dra Hj Tia Fitriani. Dengan melaksanakan Rapat Kerja ...

EDUPUBLIK, Kota Cimahi – Sebagai Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat keberadaan dan program-program Bank BJB harus tersoasialisasikan oleh seluruh japisan masyarakat Jawa Barat. Hal tersebut dikatakan Wakil ketua komisi I Sugianto Nangolah dalam kunjungan kerja Komisi III DPRD Jabar di Kantor Cabang Pusat (KCP) Bank BIB Cimahi, Kota Cimahi. Selasa (11/5/21) “Warga Jabar diharapkan tahu bank bjb dan memiliki ...

EDUPUBLIK, Kota Bandung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melalui Rapat Paripurna sahkan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Adapun 2 (dua) Raperda tersebut adalah Raperda Provinsi Jawa Barat tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hasil penggabungan di Kabupaten Bogor, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon yang menjadi Perseroan Terbatas ...

EDUPUBLIK, Kab Bandung – Larangan mudik jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah terus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui jajaran Kepolisian dan berbagai pihak lainnya yang bertujuan menjaga keselamatan masyarakat dengan upaya antisipasi penyebaran dan penularan Covid-19 yang ditakutkan akan semakin meluas karena budaya mudik di Indonesia. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru’yat mengungkapkan, agar tidak ...

EDUPUBLIK, Kota Bandung — Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keternukaan informasi punlik yang mengamanatkan adanya bentuk keterbukaan informasi publik dalam pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien dan juga sebagai wujud implementasi amanat Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) membuat publik dapat mengetahui informasi mengenai pemerintahan daerah terutama soal pengelolaan keuangan daerah. Ketua ...