hari ini :

Home » Opini » Daulat Pangan Indonesia Bukan Lagi Sekadar Wacana

Daulat Pangan Indonesia Bukan Lagi Sekadar Wacana

Oleh: Joko Suryono
(Aktivis 98 dan Direktur Kajian Politik Arus Muda Gagasan Indonesia)

EDUPUBLIK – Pemerintah tingkatkan cadangan beras hingga rekor tertinggi, distribusi diperkuat lewat operasi pasar, dan arah kebijakan pangan dikonsolidasikan menuju kemandirian nasional

Kedaulatan pangan sering dibicarakan sebagai slogan. Padahal, persoalannya jauh lebih mendasar: seberapa kuat sebuah negara memenuhi kebutuhan pangannya sendiri ketika keadaan tidak sedang baik-baik saja?

Negara yang terlalu bergantung pada pasokan luar akan mudah terguncang oleh konflik geopolitik, perubahan iklim, hingga kebijakan pembatasan ekspor dari negara produsen. Ketika jalur perdagangan terganggu atau negara pemasok menahan stoknya, kebutuhan pangan di dalam negeri ikut terancam. Karena itu, kemampuan memenuhi kebutuhan pokok dari produksi sendiri bukan sekadar urusan pertanian, melainkan bagian dari ketahanan nasional.

Gagasan tersebut sejalan dengan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Dua tahun terakhir memberi sejumlah alasan untuk melihat arah kebijakan ini dengan optimistis. Namun, capaian yang terlihat di atas kertas tetap perlu diuji melalui pertanyaan yang lebih penting: apakah produksi meningkat, cadangan terjaga, petani memperoleh manfaat, dan masyarakat bisa mengakses pangan dengan harga terjangkau?

Produksi Meningkat, Tantangan Belum Selesai

Berdasarkan angka tetap Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Indonesia pada 2025 mencapai 34,69 juta ton. Angka ini meningkat 13,29 persen dibandingkan produksi 2024 yang sebesar 30,62 juta ton.

Memasuki 2026, tren produksi masih menunjukkan perkembangan positif. Kementerian Pertanian mencatat produksi beras Januari–Agustus 2026 sebesar 25,29 juta ton. Sementara itu, BPS memproyeksikan produksi Januari–September mencapai sekitar 28,39 juta ton. Kedua angka tersebut berasal dari lembaga dan metode penghitungan yang berbeda, sehingga lebih tepat dibaca sebagai gambaran perkembangan produksi, bukan dibandingkan secara langsung.

Peningkatan ini tentu patut diapresiasi. Namun, produksi pangan tidak pernah berdiri sendiri. Cuaca, ketersediaan air, kondisi lahan, distribusi pupuk, hingga kemampuan petani mengakses teknologi ikut menentukan hasil panen.

Ancaman El Nino, keterbatasan irigasi, alih fungsi lahan, dan kesenjangan teknologi masih menjadi pekerjaan rumah. Program pompanisasi, optimalisasi lahan, perbaikan jaringan irigasi, serta pengembangan benih yang lebih tahan terhadap kekeringan merupakan langkah yang relevan. Hanya saja, keberhasilan program-program tersebut tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan atau anggaran yang terserap. Ukuran sebenarnya adalah seberapa besar dampaknya terhadap produktivitas dan keberlanjutan usaha tani.

Di sinilah pentingnya menjaga kesinambungan kebijakan. Peningkatan produksi dalam satu tahun merupakan capaian, tetapi mempertahankannya dari musim ke musim adalah tantangan yang berbeda.

Cadangan Beras dan Peran Bulog

Salah satu perkembangan yang cukup menonjol pada 2026 terlihat dari pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Menurut Perum Bulog, stok CBP mencapai sekitar 4,5 juta ton per 8 November 2026. Sementara itu, data Badan Pangan Nasional mencatat stok sekitar 4,56 juta ton pada 20 Oktober 2026, meningkat 17,52 persen dibandingkan kisaran 3,88 juta ton pada Oktober 2025.

Angka tersebut termasuk yang tertinggi dalam pengelolaan cadangan beras nasional. Hal yang juga penting dicatat, penguatan cadangan ini bertumpu pada penyerapan produksi dalam negeri.

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan pada 9 November 2026 bahwa penyerapan gabah petani telah mencapai 4,4 juta ton setara beras. Angka penyerapan ini perlu dibedakan dari stok CBP. Penyerapan menunjukkan jumlah gabah atau beras yang dibeli Bulog, sedangkan stok merupakan persediaan yang tersedia pada waktu tertentu. Sebagian hasil penyerapan telah menjadi bagian dari stok, sehingga keduanya tidak bisa dijumlahkan begitu saja.

Penyerapan dalam jumlah besar memiliki arti lebih dari sekadar menambah cadangan pemerintah. Di satu sisi, Bulog memperoleh pasokan untuk menjaga ketersediaan beras. Di sisi lain, petani mendapatkan kepastian pasar atas hasil panennya. Namun, manfaat tersebut akan semakin terasa apabila kebijakan penyerapan benar-benar mampu menjaga harga gabah di tingkat petani.

Cadangan yang besar juga harus punya fungsi nyata. Hingga 20 Oktober 2026, realisasi penyaluran CBP melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,84 juta ton. Jumlah ini jauh di atas realisasi sekitar 894 ribu ton pada periode yang sama tahun sebelumnya. Badan Pangan Nasional memperkirakan penyaluran sepanjang 2026 mendekati 4 juta ton.

Dengan demikian, cadangan tidak hanya menjadi angka yang tersimpan di gudang. Ia harus bisa bergerak ketika masyarakat membutuhkan, terutama saat harga bergejolak atau pasokan terganggu.

Kedaulatan Pangan Membutuhkan Kerja Bersama

Meski angka produksi dan cadangan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, kedaulatan pangan tidak mungkin diselesaikan oleh satu lembaga. Urusannya terlalu luas untuk hanya dibebankan kepada Kementerian Pertanian atau Bulog.

Produksi membutuhkan kebijakan pertanian, ketersediaan pupuk, benih, dan perlindungan lahan. Air untuk pertanian berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan irigasi. Distribusi menyangkut infrastruktur, transportasi, dan konektivitas antardaerah. Sementara itu, stabilitas harga juga berhubungan dengan perdagangan, pengawasan pasar, serta pengelolaan cadangan pangan.

Karena itu, koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi bagian penting dari agenda swasembada pangan pemerintahan Presiden Prabowo. Dalam struktur tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang dipimpin Zulkifli Hasan memiliki peran strategis untuk menyelaraskan kebijakan dan memastikan berbagai sektor bergerak dalam arah yang sama.

Peran Menko Pangan tentu bukan menggantikan tugas teknis kementerian lain. Kementerian Pertanian tetap bertanggung jawab pada urusan produksi dan pembangunan pertanian, Bulog menjalankan fungsi pengelolaan cadangan sesuai penugasan, sedangkan kementerian dan lembaga lain mendukung aspek infrastruktur, perdagangan, perikanan, hingga distribusi. Tantangannya adalah memastikan semua kebijakan tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri.

Sebab, kebijakan yang baik di tingkat pusat belum tentu otomatis dirasakan di lapangan. Petani masih bisa menghadapi persoalan pupuk, irigasi, dan harga jual. Konsumen di daerah terpencil juga bisa membayar lebih mahal karena distribusi yang tidak efisien. Di titik inilah koordinasi pemerintah diuji: bukan dari banyaknya rapat atau program yang diluncurkan, melainkan dari hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Tiga Hal yang Tidak Boleh Terlewat

Di luar capaian produksi dan cadangan, ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian agar kedaulatan pangan tidak berhenti sebagai keberhasilan statistik.

Pertama, kesejahteraan petani. Peningkatan produksi seharusnya berbanding lurus dengan perbaikan pendapatan mereka. Harga gabah di tingkat petani dan nilai tukar petani perlu dipantau berdampingan dengan angka produksi. Jangan sampai negara mencatat surplus, sementara petani yang menghasilkan pangan justru masih kesulitan memperoleh keuntungan yang layak.

Kedua, pemerataan distribusi. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kondisi geografis yang beragam. Daerah surplus belum tentu mudah menjangkau daerah yang kekurangan. Ketersediaan gudang, transportasi, dan konektivitas antardaerah menentukan apakah cadangan nasional benar-benar bisa diakses masyarakat secara merata. Stok yang melimpah di satu wilayah tidak banyak membantu apabila wilayah lain tetap mengalami kelangkaan atau harga tinggi.

Ketiga, diversifikasi pangan. Ketahanan pangan yang terlalu bergantung pada beras juga menyimpan risiko. Indonesia memiliki sumber pangan lain seperti jagung, singkong, sagu, dan berbagai komoditas lokal yang potensinya belum sepenuhnya dikembangkan. Diversifikasi bukan hanya soal mengganti makanan pokok, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi daerah sekaligus mengurangi ketergantungan pada satu komoditas.

Ketiga hal tersebut memperlihatkan bahwa kedaulatan pangan tidak cukup diukur dari kemampuan menghasilkan dan menyimpan beras. Ada persoalan keadilan ekonomi, pemerataan akses, dan keberagaman sumber pangan yang perlu dikerjakan secara bersamaan.

Menjaga Capaian, Memastikan Keberlanjutan

Dua tahun terakhir memberikan fondasi yang cukup kuat bagi upaya memperkuat kemandirian pangan Indonesia. Produksi meningkat, cadangan beras pemerintah menguat, dan penyerapan hasil panen menunjukkan perkembangan berarti. Capaian ini patut diapresiasi, tetapi bukan alasan untuk menganggap pekerjaan telah selesai.

Justru setelah capaian tersebut, pekerjaan yang lebih sulit dimulai. Pemerintah perlu menjaga konsistensi produksi, memperbaiki distribusi, memastikan harga yang layak bagi petani, sekaligus mempertahankan keterjangkauan pangan bagi konsumen. Semua itu membutuhkan kebijakan yang saling terhubung, bukan program sektoral yang berjalan sendiri-sendiri.

Pada akhirnya, kedaulatan pangan bukan tentang seberapa besar angka yang diumumkan atau seberapa penuh gudang penyimpanan. Ukurannya adalah kemampuan negara menjamin ketersediaan pangan secara berkelanjutan, memastikan petani memperoleh kesejahteraan, dan menjaga agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dengan harga yang wajar, bahkan ketika krisis datang.

Indonesia sudah memiliki modal untuk bergerak ke arah itu. Tantangan berikutnya adalah memastikan capaian hari ini tidak berhenti sebagai catatan keberhasilan sesaat, melainkan menjadi fondasi bagi sistem pangan yang lebih kuat dan tahan terhadap berbagai guncangan.[R]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*