EDUPUBLIK, Bandung – “Hari i ini luar biasa saya tak menyangka tadi kita akan sedekat itu dengan Pak Ketua. Sempat-sempatnya kita berkaraoke dan joged bersama, ini momen kebersamaan tak bisa kita lupakan,” terlontar spontan dari mulut salah satu pewarta senior yang tergabung dalam Ikatan Wartawan Parlemen (IWP) Jabar yang biasa disapa Kang Adem. Lontaran Kang Adem itu muncul seusai puluhan ...

EDUPUBLIK, Garut – Bahwa dalam menjalankan kewajiban dakwah seorang muslim di dalam sebuah negara dapat dilakukan menggunakan strategi struktural seperti dirumuskan melalui kebijakan publik. Hal tersebut disampaikan Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Jawa Barat, Enjang Tedi saat mengisi kajian rutin setelah shalat subuh pada salah satu jamaah masjid di Kabupaten Garut. Menurutnya, strategi dakwah struktural sudah diisyaratkan ...

EDUPUBLIK, Garut – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Komisi V Fraksi PAN Enjang Tedi, menjadi inisiator dalam penanganan sampah dengan tak henti-hentinya mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan sampah yaitu Perda Jabar nomer 1 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah nomer 12 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah di Jawa Barat. Permasalahan sampah dari dulu hingga sekarang masih menjadi ...

EDUPUBLIK, Kab Bandung – Kembali digelar Sosialisasi atau Penyebarluasan Peraturan Daerah yaitu peraturan “Perlindungan Anak ” Perda provinsi nomor 3 tahun 2021, diadakan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Nasdem Drs. Hj. Tia Fitriani, Kegiatan tersebut berlangsung di jalan Pameuntasan no 39. Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jumat (5/4/2024). Sosialisasi Perda yang disampaikan kali ini ialah terkait tentang Penyelenggaraan Perlindungan ...

EDUPUBLIK – DPRD Jabar Dorong Pemprov Optimalkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) agar pemerintah daerah dapat membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik dengan lebih baik. Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar Sugianto Nangolah dorong Pemprov Optimalkan PAD saat membahas LKPJ Gubernur TA 2023 di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Bandung Barat, Selasa (02/04/2024). Optimalisasi pendapatan, lanjut Politisi Partai ...

EDUPUBLIK, Bandung Barat – Bulan Ramadhan tidak menjadi halangan bagi para Bakal Calon Kepala Daerah untuk tebar pesona. Momen politik tersebut ternyata masih menjadi daya tarik tersendiri bagi siapapun yang ingin menjadi Bupati/Walikota, termasuk di Kabupaten Bandung Barat. Hal ini sebagaimana terlihat pada hari Sabtu 23 Maret 2024 di Aula HBS Cimareme, di mana digelar suatu acara yang mengusung isu ...

EDUPUBLIK, Bandung – Dalam suasana penuh rasa syukur, Anggota DPRD Jabar terpilih dari Dapil Jabar 1, yang juga merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Siti Muntamah, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan yang diberikan oleh masyarakat pada Pemilu 2024. Dengan perolehan suara tertinggi di Jabar 1 mencapai 135.946 suara (Hasil Rekapitulasi KPU Jabar), ia kembali dipercaya untuk mengabdi sebagai wakil ...

EDUPUBLIK, Kota Bandung – Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren jadi percontohan DPRD Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan. Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Muhamad Sidkon Djampi setelah menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan di ruang Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jabar. Menurut ...

EDUPUBLIK – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) resmi menetapkan 1 Ramadhan 1445 H jatuh pada Selasa, 12 Maret 2024. Anggota DPRD Jabar, Hj. Iis Turniasih menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadhan bagi umat muslim di Indonesia. “Pemerintah telah menetapkan 1 Ramadhan 1445 H pada Selasa 12 Maret, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah wajib kepada seluruh umat muslim di ...

EDUPUBLIK, Kab Bandung – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Hj. Tia Fitriani mengatakan, Perda tentang Penyelenggaraan Kesehatan sangatlah penting bagi masyarakat. Pasalnya, hal tersebut harus menjadi payung hukum untuk pelayanan kesehatan dari pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, Tia menyebut Penyelenggaran Kesehatan harus menjadi prioritas, menimbang hal tersebut langsung berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat. “Tujuannya bagus, Pertama, ...