EDUPUBLIK – Kebijakan pergeseran anggaran hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2025 menyisakan sejumlah pertanyaan serius mengenai transparansi, prioritas, dan konsistensi kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ketika ratusan yayasan dan pondok pesantren harus kehilangan kesempatan memperoleh bantuan hibah dengan alasan efisiensi serta pembenahan tata kelola, justru muncul alokasi hibah sebesar Rp10,4 miliar kepada Yayasan Tim Hukum Jabar ...
Read More »hari ini :
EDUPUBLIK JABAR Mencerdaskan Bangsa
