EDUPUBLIK JABAR Mencerdaskan Bangsa
EDUPUBLIK – Di tengah perdebatan mengenai penerapan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Bandung Raya, sejumlah praktisi pengelolaan sampah mendorong pemerintah untuk tidak mengabaikan solusi jangka pendek yang dinilai telah terbukti mampu mengurangi timbulan sampah secara langsung.
Hal itu mengemuka dalam Diskusi Ilmiah bertajuk “PSEL Bandung Raya: Solusi Berkelanjutan atau Beban Baru?” yang diselenggarakan oleh organisasi lingkungan WALHI Jawa Barat di Rooftop DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (9/6/2026).
Kepala Bidang Pusat Pedagang Pasar Caringin (BP3C), Aep Syarief Hidayat, mengatakan persoalan sampah di Bandung Raya membutuhkan langkah cepat sembari menunggu realisasi program jangka panjang seperti PSEL yang masih memerlukan waktu bertahun-tahun.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah solusi jangka pendek. Sampah terus diproduksi setiap hari oleh masyarakat, sementara persoalan penanganannya sudah berada di depan mata,” ujarnya.
Menurut Aep, sejak awal 2026 pihaknya telah menerapkan teknologi berbasis lingkungan yang mampu mengelola sekitar 40 ton sampah per hari di kawasan Pasar Induk Caringin. Teknologi tersebut mengutamakan pemanfaatan sampah organik menjadi produk bernilai ekonomi.
Ia menjelaskan sekitar 90 persen sampah organik yang diolah dapat dimanfaatkan menjadi silase atau pakan ternak. Sementara residu yang tersisa diolah kembali menjadi produk lain seperti pupuk organik cair, bioetanol, hingga briket bahan bakar.
“Kami sudah membuktikan di lapangan bahwa sampah yang semula menjadi masalah bisa menjadi berkah jika dikelola secara serius dan profesional. Teknologi harus berjalan berdampingan dengan manajemen pengelolaan sampah yang baik,” katanya.
Aep mengungkapkan hasil pengolahan silase telah mendapatkan sertifikasi dan kajian akademik dari Universitas Padjadjaran. Sementara produk briket yang dihasilkan juga telah melalui pengujian kualitas dan memiliki nilai kalor yang dinilai layak sebagai bahan bakar alternatif.
Lebih lanjut, ia menilai pendekatan pengelolaan sampah berbasis wilayah atau kelurahan dapat menjadi alternatif yang lebih cepat diterapkan. Menurutnya, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengolah sampah dari sumbernya masing-masing.
“Kami sudah menjalin kerja sama dengan sejumlah peternak di wilayah Bandung Selatan untuk penyerapan hasil olahan sampah. Yang kami perlukan sekarang adalah dukungan regulasi dan bantuan distribusi produk hasil pengolahan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Aep juga mengingatkan agar penyelesaian persoalan sampah tidak terjebak dalam perdebatan politik ataupun semata-mata mengandalkan pemerintah.
“Masalah sampah ini harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah, akademisi, praktisi, dan masyarakat harus duduk bersama mencari solusi yang bisa segera dijalankan. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban karena sampah yang menumpuk di berbagai tempat,” katanya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat merangkul berbagai pihak yang telah memiliki pengalaman langsung dalam pengelolaan sampah sebagai bagian dari upaya penanganan darurat sampah di Bandung Raya.
“Kami siap membantu pemerintah. Program apa pun yang bertujuan menyelesaikan persoalan sampah akan kami dukung. Yang terpenting, solusi jangka pendek untuk kondisi darurat saat ini harus segera diwujudkan,” tutur Aep.
Diskusi tersebut menjadi ruang pertukaran gagasan antara akademisi, aktivis lingkungan, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengkaji efektivitas PSEL sebagai solusi jangka panjang, sekaligus mencari langkah konkret yang dapat segera diterapkan guna mengatasi krisis sampah di Bandung Raya.[red]
