EDUPUBLIK JABAR Mencerdaskan Bangsa
EDUPUBLIK, Kab Cirebon – Saat ini pembangunan desa menjadi salah satu prioritas pemerintahan sebagai nawacita yakni mebangun indonesia dari pinggiran dgn masyarakt daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan, banyak dana pemerintahan sekitar 260 triluin dana desa yang mengalir ke 74.957 desa, Tujuannya menguragi jumlah warga miskin menguragi kesenjangan antara kota dan desa.
Dalam kenyataan dana desa yang berlimpah tersebut rawan korupsi Tata kelola dana desa belum penuhnya bebas dari korupsi setiap tahunnya dari anggaran desa sebagai objek korupsi dari segi pelaku kepala desa yang terbanyak menjadi pelaku korupsi area rawan antara lain saat perencanaan dan pencairan penyebab korupsi dana desa adalah kuragnya pengawasan pemerintahan dan masyarakat serta adanya intervensi atasan dalam pelaksanaan fisik yang tak sesuai perencanaan.
“Maka kami beserta masyarakat akan mengawasi jalannya pemerintahan melalui lembaga swadya masyarakt Forum pengawasan pembangunan kenerja pemerintahan desa ( LSM FP2 KPDS ) insaAllah dalam waktu dekat lembaga ini akan dibentuk dan terdaftar di kantor Notaris sebagai payung hukumnya”,ungkap A Rohman selaku penggagas LSM FP2 KPDS
Dalam kondisi tersebut diatas tentu saja pelayanan pemerintahan desa tidak luput dari keluhan masyarakat maka Forum ini akan mengawsi dari segi Trasparansi pengelolaan keuangan, aset dan infrastruktur , pelayanan administrasi desa, pemilihan kepala desa , dan BPD , pengelolaan bantuan sosial dan beras miskin.
Data menunjukan pengelolaan dana desa merupakan salah satu substasi keluhan yng paling dominan yang disampaikan masyarakt karena itu kita perlu dicarikan jalan keluarnya bersama sama agar substasi keluhan masyarakat bisa ditangani jika subtasi yang sama terus terulang artinya pemerintahan kita dianggap melakukan pembiaran tanpa mencari jalan upaya kongkrit.
Lanjut kata A Rohman,”Semoga dengan nanti berdirinya atau terbentuknya Forum pengawasan pembangunan kinerja pemerintahan desa kita bisa bersama sama dengan masyarakat untuk membangun secara trasparan dan keterbukaan dalam anggaran, terima kasih semoga bisa menyimak kami harap yang nanti ikut Forum ini harus bisa kritis dalam pengawasan”, pungkasnya.[bi]
