Aksi LSM Pemuda di Kejati Jabar, Soroti Dugaan KKN Proyek Rumah Dinas Cimahi

EDUPUBLIK, Bandung – Sejumlah massa yang tergabung dalam LSM Pemuda menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor di Jalan L.L. R.E. Martadinata, Jumat (24/4/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk desakan agar aparat penegak hukum mengusut proyek pembangunan rumah dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dinilai bermasalah.

Dalam orasinya, massa menyoroti proyek pematangan lahan yang diduga sarat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mereka menuding adanya kejanggalan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk dugaan penggunaan material timbunan dari sumber yang tidak jelas legalitasnya serta ketidaksesuaian dengan petunjuk pelaksanaan dan teknis.

Koordinator aksi, mengungkapkan bahwa proyek tersebut awalnya dianggarkan sebesar Rp12,5 miliar dalam APBD 2025. Namun, setelah terbit , anggaran mengalami pemangkasan signifikan hingga tersisa sekitar Rp3,9 miliar yang difokuskan untuk pematangan lahan.

“Penyesuaian anggaran ini cukup drastis. Dari Rp12,5 miliar menjadi Rp3,9 miliar di tahun 2025, dan itu hanya untuk tahap awal,” ujar Aldi dalam orasinya.

Ia menambahkan, perubahan skema anggaran tersebut berdampak pada mundurnya pembangunan fisik ke tahun 2026. Kondisi ini dinilai berpotensi memicu pembengkakan biaya pada tahap lanjutan, terlebih setelah Pemerintah Kota Cimahi kembali mengalokasikan sekitar Rp13 miliar untuk pembangunan fisik dua rumah dinas pada tahun berikutnya.

Setelah beberapa jam berorasi, perwakilan massa akhirnya diterima oleh pihak Kejati Jabar melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum, . Dalam pertemuan tersebut, pihak Kejati menyatakan akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan dengan meneruskannya kepada pimpinan untuk proses lebih lanjut.

Usai menyampaikan aspirasi dan laporan resmi, massa LSM Pemuda membubarkan diri dengan tertib, sembari menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut hingga tuntas.[red]