GEMAS BADUT Siap Gerudug Polres Cimah, Bupati KBB dan BPN KBB, Tanah Carik Desa Cihanjuang dn Cihanjuang Rahayu

EDUPUBLIKjabar, Bandung Barat – Ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Bandung Utara (GEMAS BADUT) berencana menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa, 21 April 2026. Aksi tersebut akan dipusatkan di tiga lokasi, yakni Kantor Polres Cimahi, Kantor Bupati Kabupaten Bandung Barat (KBB), dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) KBB.

Koordinator aksi, Arya (Adang Hidayat), mengatakan unjuk rasa tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait sejumlah persoalan di Kabupaten Bandung Barat yang dinilai belum terselesaikan, terutama sengketa tanah carik di Desa Cihanjuang dan Desa Cihanjuang Rahayu.

“Kami mendorong agar persoalan tanah carik yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap segera dieksekusi,” ujar Arya, Kamis, 16 April 2026.

Menurut dia, sengketa tanah carik seluas kurang lebih 5 hektare itu telah memiliki putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sejak 2001. Namun hingga kini, eksekusi belum juga dilakukan.

Ia menyebutkan, kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta memicu konflik di tengah masyarakat. “Kami berharap ada langkah konkret dari pemerintah daerah dan aparat terkait untuk menuntaskan persoalan ini,” katanya.

Selain itu, GEMAS BADUT juga menyoroti kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang dinilai perlu dievaluasi. Mereka menilai sejumlah program belum berjalan optimal dan belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tidak hanya itu, peran DPRD Kabupaten Bandung Barat juga menjadi perhatian dalam aksi tersebut, khususnya terkait fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Dalam aksi nanti, massa akan menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak penyelesaian sengketa tanah carik, pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, serta evaluasi kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Kesbangpol, Dinas Pertanian, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Selain itu, mereka juga akan menyoroti sejumlah isu lain, termasuk dugaan permasalahan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat.

Arya memastikan aksi akan berlangsung secara damai dan tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami ingin menyampaikan aspirasi secara damai, dengan harapan dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait,” ujarnya.[red]