EDUPUBLIK JABAR Mencerdaskan Bangsa
EDUPUBLIK – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama dalam rangka pencegahan konflik sosial di Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Jalan Rajawali Barat No. 87, Kecamatan Andir, Kota Bandung, tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai unsur, mulai dari legislatif, lembaga penyiaran, intelijen daerah, hingga tokoh agama.
Hadir sebagai narasumber Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Rafael Situmorang, SH, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat Dr. Adiyana Slamet, Ketua BIN Daerah (Kabinda) Jawa Barat, serta Dr. (H.C.) Arif Ramdani, Lc., M.H., Pengurus MUI Kota Bandung.
Dalam pemaparannya, Ketua KPID Jawa Barat, Dr. Adiyana Slamet, mengangkat tema “Merawat Keberagaman dalam Perspektif Geocybernetics: Membangun Toleransi, Solidaritas, dan Persaudaraan Kemanusiaan untuk Mencegah Konflik Sosial di Ruang Siber.”
Adiyana menyoroti tantangan kerukunan masyarakat di tengah perkembangan media sosial yang semakin pesat. Menurutnya, ruang digital memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan pola pikir, orientasi, hingga pandangan politik masyarakat, terutama generasi muda yang kini lebih banyak mengakses informasi melalui perangkat digital.
Ia mengingatkan bahwa keterbatasan pengetahuan dan rendahnya kemampuan memilah informasi dapat membuat masyarakat mudah terpengaruh kabar bohong, disinformasi, serta narasi yang berpotensi memecah belah persatuan.
Salah satu persoalan yang disorot adalah penyebaran informasi yang tidak masuk akal, tetapi tetap dipercaya dan disebarluaskan oleh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya literasi digital agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
Adiyana juga menekankan pentingnya menjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa yang menjadi landasan kehidupan masyarakat Indonesia di tengah keberagaman.
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Rafael Situmorang, SH, menyampaikan materi mengenai kajian umum ketatanegaraan dan pemerintahan daerah, khususnya peran kebijakan dan fungsi legislasi DPRD dalam memperkuat kerukunan umat beragama serta mencegah konflik sosial di Jawa Barat.
Rafael menyoroti kondisi indeks demokrasi Jawa Barat yang, berdasarkan data yang dipaparkannya, mengalami penurunan. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian di antaranya kebebasan menjalankan ibadah sesuai keyakinan, kebebasan pers, serta kebebasan berserikat dan berorganisasi.
Ia menyebutkan, persoalan kerukunan umat beragama dan kebebasan menjalankan keyakinan menjadi bagian penting yang perlu mendapatkan perhatian bersama.
Menurut Rafael, secara konstitusional hak asasi manusia telah dijamin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, tantangan sesungguhnya terletak pada implementasi dan pelaksanaannya di tengah dinamika sosial maupun konstelasi politik.
Karena itu, ia mendorong Bakesbangpol Jawa Barat bersama berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat program dan ruang diskusi publik yang berorientasi pada peningkatan kualitas demokrasi serta pemeliharaan kerukunan masyarakat.
“Mari kita jaga toleransi beragama dan keberagaman demi Indonesia,” menjadi pesan yang disampaikan dalam pemaparannya.
Pada kesempatan yang sama, Dr. (H.C.) Arif Ramdani, Lc., M.H., selaku Pengurus MUI Kota Bandung, membahas peran tokoh agama dalam membangun pesan-pesan yang menyejukkan, memperkuat toleransi, serta merawat persaudaraan kemanusiaan di tengah keberagaman.
Peran tokoh agama dinilai penting dalam memberikan pemahaman keagamaan yang moderat, membangun komunikasi antarkelompok masyarakat, serta mencegah berkembangnya sikap saling curiga yang berpotensi memicu konflik sosial.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, DPRD, lembaga penyiaran, tokoh agama, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial.
Kerukunan umat beragama bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau tokoh agama, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Dengan memperkuat toleransi, literasi digital, dan persaudaraan kemanusiaan, keberagaman di Jawa Barat diharapkan tetap menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa.[red]
