EDUPUBLIK JABAR Mencerdaskan Bangsa
EDUPUBLIK, Bandung – Terkait bantuan sosial (Bansos) yang disalurkan kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19, Maka Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Jawa Barat (Jabar) Tia Fitriani selalu mengawasi dan mengingatkan pemerintah untuk selalu hati-hati dalam menggunakan anggaran penanggulangan wabah virus Covid-19.
Legislator yang duduk di Komisi II DPRD Provinsi Jabar juga ketua Fraksi Nasdem Persatuan Indonesia ini menegaskan, bahwa anggaran tetap harus di utamakan terhadap keselamatan warga masyarakat. Tia juga minta agar anggaran bansos tepat pada sasaran. Penggunaan anggaran tersebut harus tetap dikedepankan dalam rangka keselamatan dan ketenangan warga masyarakat dalam menghadapi wabah virus Covid 19.
“Banyak keterbatasan anggaran maka pengunaan anggaran bansos bagi warga terdampak Covid 19 harus terus saling kita kawal sehingga tepat sasaran dan bisa dipertangungjawabkan untuk yang sangat membutuhkan,”ujar Tia (12/6/2020)
Tia Fitriani pun mengungkapkan, “Agar pelaksanaan penyaluran bansos tepat sasaran, berjalan aman dan tidak disalahgunakan, maka anggaran penanggulangan Covid-19 pun harus transparan. Itu dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada warga masyarakat”, ujarnya.
Tidak menutup kemungkinan menjelang pilkada di beberapa daerah kabupaten kota di Jawa barat, maka dengan adanya bansos untuk masyarakat terdampak covid 19 dapat disalah gunakan untuk kepentingan politik.
Lanjut Tia mengatakan,”Memang hal tersebut yang seringkali terjadi, maka dari itu biasanya jelang pilkada kegiatan hibah dan bansos ditiadakan, akan tetapi situasi saat ini tidak mungkin dilakukan, makanya perlu betul betul bansos ini dikawal jangan sampai jadi kurang tepat sasaran karena ada kepentingan politik lain”,pungkasnya.
Program bantuan sosial tersebut, dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian dari Pemerintah untuk melindungi rakyatnya dari persoalan bencana yaitu wabah virus Covid 19. Namun, dari program bansos yang dinilai darurat ini, dalam pelaksanaannya dilapangan harus meminimalisir kesalahan administrasi dan kepentingan politik lain serta tepat sasaran, prioritas bansos terlebih dahulu di berikan bagi warga yang betul betul sangat membutuhkan.[red]
