EDUPUBLIK JABAR Mencerdaskan Bangsa
EDUPUBLIK – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Tia Fitriani, menegaskan pentingnya penguatan dan pengawasan pelaksanaan program-program unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar manfaatnya dapat dirasakan hingga ke tingkat desa.
Hal tersebut disampaikan saat kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan di Desa Karangtunggal, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Jumat (5/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Desa Karangtunggal Rina Marlina, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pengurus Dulur Satia, RT, RW, kader PKK dan Posyandu, serta warga yang menyampaikan berbagai aspirasi terkait kebutuhan pembangunan di wilayahnya.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Karangtunggal Rina Marlina menyampaikan apresiasi atas kunjungan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut. Menurutnya, kehadiran wakil rakyat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai kebutuhan yang masih menjadi prioritas pembangunan desa.
Rina mengungkapkan, keterbatasan anggaran yang terjadi saat ini berdampak pada sejumlah program pembangunan yang belum dapat diselesaikan secara optimal. Salah satu yang menjadi perhatian masyarakat adalah pembangunan infrastruktur jalan yang masih menyisakan sekitar 700 meter ruas jalan di beberapa wilayah desa.
Selain infrastruktur jalan, kebutuhan sarana air bersih juga masih menjadi persoalan yang dihadapi sebagian warga. Sejumlah wilayah, khususnya RW 01 hingga RW 05, belum sepenuhnya menikmati layanan air bersih secara optimal.
“Kami berharap berbagai aspirasi masyarakat terkait infrastruktur maupun kebutuhan air bersih dapat memperoleh perhatian dan dukungan sehingga dapat direalisasikan secara bertahap,” ujar Rina.
Sementara itu, Tia Fitriani menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak hanya berfokus pada realisasi anggaran, tetapi juga memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah desa, terutama keterbatasan anggaran, harus diimbangi dengan penguatan sinergi seluruh tingkatan pemerintahan agar pembangunan tetap berjalan.
“Bagaimana implementasi program pemerintah provinsi terhadap pemerintahan desa merupakan sebuah regulasi yang harus terlaksana. Banyak kesulitan anggaran di tingkat desa yang sangat terasa, namun program pembangunan harus tetap berjalan. Karena itu, program unggulan Pemprov Jawa Barat harus kita kawal agar tepat sasaran sampai ke pelosok desa,” kata Tia.
Dalam kesempatan tersebut, Tia memaparkan sembilan program unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menjadi fokus pembangunan daerah. Program tersebut mencakup peningkatan kualitas dan akses pendidikan, pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, peningkatan layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM, penanggulangan kemiskinan, pembangunan desa berbasis potensi lokal, pengelolaan lingkungan hidup dan sampah, pengembangan transportasi publik, serta reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
Menurutnya, berbagai program tersebut telah berjalan di sejumlah daerah, namun masih memerlukan evaluasi dan penguatan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih merata, terutama oleh masyarakat pedesaan.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa dalam menyukseskan program pembangunan.
“Koordinasi lintas pemerintahan harus terus diperkuat agar pelaksanaan program pembangunan berjalan efektif, berkelanjutan, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Tia menambahkan, berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat Desa Karangtunggal akan menjadi bahan evaluasi DPRD Provinsi Jawa Barat untuk kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai masukan dalam penyempurnaan program pembangunan ke depan.
Melalui kegiatan pengawasan tersebut, DPRD Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat terus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.[R]
