EDUPUBLIK JABAR Mencerdaskan Bangsa
EDUPUBLIK – Pembenahan dalam sektor kesejahteraan masyarakat terutama dalam pemenuhan Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) terus ditingkatkan melalui program pemerintah DPRD Provinsi Jawa Barat.
Hingga saat ini pembangunan Rutilahu terus dilakukan di beberapa wilayah kota dan kabupaten dengan tujuan memberikan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Pada pelaksanaannya program Rutilahu ini memerlukan keterlibatan masyarakat atau swadaya.
“Di tahun 2021 nilai bantuan Rp 17,5 juta per unit. Untuk tahun 2022 nilai bantuan Rp 20 juta per unit,” ujar Anggota DPRD Provinsi Jawa barat, Hj. Ijah Hartini. Kamis (8/12/2022)
Menurut keterangan Hj. Ijah saat ini sekitar 17 ribu rumah yang masuk data KUA_PPAS dan jumlah ini lebih banyak dari pada tahun 2019 yang sekitaran 9 ribu unit saja.
“Data permohonan yang sudah masuk dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023 saat ini sudah mencapai lebih dari 17 ribu unit pemohon, artinya lebih banyak dari tahun 2022. Pemerintah seharusnya bisa mengakomodir terhadap tingginya usulan tersebut,” ujarnya.
Mengingat respon masyarakat yang tinggi, Hj. Ijah berharap anggaran Rutilahu bisa lebih ditingkatkan atau lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.
“Mudah mudahan Kedepan diharapkan nilai bantuan ada peningkatan jadi masyarakat tidak terlalu berat dalam hal swadaya,” ujarnya.
Ijah meminta kepada seluruh masyarakat untuk lebih menerapkan gotong royong dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Selain itu juga diimbau seluruh masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam upaya program pemerintah, salah satu contohnya Program Rutilahu.
“Dengan adanya Program Rutilahu ini diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi swadaya masyarakat dalam menuntaskan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat kurang mampu. Program rutilahu ditujukan untuk mengajak kepedulian masyarakat saling membantu warga yang membutuhkan,”pungkasnya.[R]
