LMN Jawa Barat Kritik Kebijakan Penerapan PPKM Darurat di  Jawa Barat 

EDUPUBLIK, Bandung – Komite Wilayah Liga Mahasiswa NasDem Jawa Barat mengkritik penerapan PPKM Darurat di Wilayah Jawa Barat bersama Komite Daerah Liga Mahasiswa NasDem Kab/Kota se-Jawa Barat, hal itu disampaikan dalam agenda diskusi antara LMN Jawa Barat dengan LMN Kab/Kota se-Jawa Barat pada hari Senin, 19 Juli 2021 via Zoom Meetings.

Agenda tersebut dibuka oleh Ketua Komite Wilayah LMN Jabar, Adhitya Faturohman. Beliau menyampaikan bahwa agenda diskusi tersebut diharapkan kita bisa menentukan langkah-langkah konkrit guna memberikan solusi dalam menjawab permasalahan yang ada di Provinsi Jawa Barat.

“Dalam kesempatan ini saya memberikan apresiasi kepada kakak-kakak yang sudah hadir baik dari Kota/Kabupaten se-Jabar dan kakak-kakak pengurus Jabar, harapan saya dalam agenda ini kita mendapatkan ouput yang jelas guna memberikan solusi dalam menjawab permasalahan yang nyata terjadi di Jawa Barat dalam konteks penerapan PPKM.”

Dalam kesempatan tersebut hadir LMN Kota/Kabupaten yakni, dari Kab. Bogor, Kab. Bandung, Kab. Subang, Cirebon, Kota Bekasi, Kab. Karawang, Purwakarta, Kab. Sukabumi yang mana dalam kesempatan tersebut sekaligus memberikan pandangan terkait kebijakan penerapan PPKM Darurat di daerah masing-masing.

Gaston Malindir selaku Sekretaris Umum memberikan poin-poin rekomendasi sekaligus output dari agenda diskusi tersebut, yang mana diantaranya yaitu pelibatan masyarakat dalam mensosialisasikan kebijakan di tengah pandemi, pemberian vaksinasi kepada pelaku UMKM, dan membentuk sentral vaksinasi di wilayah industri.

“Sebagai output daripada agenda kita kali ini, kami dari LMN se-Jabar memberikan poin-poin rekomendasi kepada pemerintah Jabar, diantaranya yaitu perlu adanya pelibatan secara masif dari pemerintah terhadap masyarakat di Jawa Barat guna mensosialisasikan segala kebijakan di tengah pandemi Covid-19, kemudian pengembalian aktivitas dari buruh dan para pelaku UMKM seperti semula dengan syarat diawjibkan vaksinasi, kemudian diberikan pengawasan yang ketat dari pemerintah guna memastikan mereka telah divaksin, serta menyediakan sentral vaksinasi di titik ramai industri guna mengantisipasi potensi masyarakat sebagai penyebar virus.” tandasnya.[rls]