EDUPUBLIK JABAR Mencerdaskan Bangsa
EDUPUBLIK, Bandung – Ibarat pembabakan sebuah drama, kala muncul tahapan 3 calon rektor Unpad (Universitas Padjadjaran) 2019 – 2024, yakni Obsatar Sinaga, Aldrin Herwany, dan Atip Latipulhayat, ternyata ada kegaduhan khas. Pasalnya, Obsatar Sinaga, tiba-tiba dilanda isu KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Asal tahu saja, terjadinya KDRT ini, pada tahun 2002 – alias 16 tahun lalu !
Mereaksi isu ‘miring’ ini pada Jumat, 28 September 2018 berlangsung diskusi ‘gempungan’ – mempertanyakan kinerja MWA (Majelis Wali Amanat) Unpad. Pesertanya, mayoritas alumni senior Unpad yang terafiliasi pada berbagai organisasi kemasyarakatan di Jawa Barat. Hadir di antaranya, Dindin S Maolani, Memet Hamdan, Andri Kantaprawira, Muslim Mufti, Buky Wibawa, Mansur ‘Uung’ Ahmad, Henda Surwenda Atmaja, Avi Taufik, Sapta, Ifi Afiat, Tatang Setiawan, Irwan Muchtar, Acil Bimbo, dan lainnya.
Mengapa meloloskan calon rektor yang punya rekam jejak kasus KDRT? Bukankah institusi Unpad melekat dengan unsur atikan (pendidikan)? Apa jadinya bila pimpinan lembaga pendidikan kebanggaan warga Jabar, pernah tersandung kasus moral dan etika? Begitu, sebagian lontaran dari peserta gempungan ini yang juga beberapa di antaranya berusaha menetralisir polemik ini, demi mencari jalan keluar terbaik.
Tim Investigasi Independen
Dalam keterangan pers hari itu di GIM, Dindin S Maolani menjelaskan sikap hasil gempungan ini, mempertanyakan kinerja MWA, serta desakan segera membentuk tim investigasi independen.
“Ngapain saja selama ini mereka bekerja? Kami akan segera menemuinya. Terkait, apakah kasus ini sudah kadaluarsa?” seru Dindin sambil mengatakan –“Kejadian KDRT ini janganlah disepelekan karena telah membawa nama Unpad. Munculnya kembali kasus ini dari mantan isterinya, jadi jangan diabaikan.”
Lebih lanjut, Dindin dalam pengakuannya sudah kontak dengan mantan istri Obsatar Sinaga, melalui suaminya yang membenarkan perihal suratnya ke MWA termasuk ke Presiden Jokowi beberapa waktu lalu yang kini sudah tersebar di lini massa. Menurutnya, tidaklah mungkin peristiwa kala itu yang sudah pernah dilaporkan ke Polrestabes bisa hilang begitu saja:”Malah pernah dilaporkan ke Kompolnas ?”
Sementara Kesimpulannya
Menyoal kinerja MWA Unpad, Dindin mempertanyakan esensi terjadinya KDRT ini dengan kesimpulan sementara:
”Kejadian KDRT ini ada. Bahwa itu menjadi fakta hukum, tentu saja harus ada pelaporan dari Ibu Erna (korban) ke polisi. Bahwa itu ada perdamaian dalam konteks luka yang begitu berat, itu bisa saja terjadi. Dan ini ditolak oleh kuasa hukumnya (Bintang Yalasena Law Office) ini menjadi penting.”
Menyangkut pertanyaan pewarta tentang azas nebis in idem seperti diungkap kuasa hukum Obsatar Sinaga (24 September 2018), yang di antaranya memuat pengakuan dua putranya tentang pelurusan kasus KDRT ini. Menurut Dindin hal ini dapat dipertanyakan oleh tim investigasi MWA Unpad, mulai dari perdamaian seperti apa, adakah kompensasinya dan sebagainya:
”Lagi pula ini kan sepihak, mungkin saja perdamaiannya dipertanyakan?”
Sementara itu tokoh Jabar Acil Bimbo dalam kesempatan ini melontarkan semacam sindirian tajam:
”Janganlah calon rektor ini dipakai sebagai heureuy (main-main). Harus kita ingat, keberadaan institusi pendidikan Unpad ini merupakan warisan dari para pendahulu tokoh Jabar. Salah satunya sebagai penjaga moral dan etika warga.”
Di pihak lain esoknya Sabtu, 29 september 2018 hadir tiga calon rektor Unpad di atas dalam talk show di Gedung 2 Rektor Lantai 4 Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung, Obsatar Sinaga angkat bicara. Ia mengungkapkan keprihatiannya atas merebaknya isu ‘bukan orang Sunda’.
Pelurusan Obsatar Sinaga mempertanyakan kodratnya – adanya atribut marga Sinaga di belakang namanya itu pemberian orang tuanya. Termasuk kecintaannya untuk mengembangkan budaya dan adat Sunda sudah melekat dari ibunya yang berdarah Sunda.
Eka Santosa Angkat Bicara
Secara terpisah Eka Santosa, Mantan Ketua Alumni FISIP Unpad yang juga Wakil Ketua IKA Unpad 2012 – 2016, kala dimintai pendapat tentang kegaduhan pada tahapan 3 calon rektor ini, institusi ini harus dijaga marwahnya dengan dengan landasan:
“Kita ingat saja nilai kehormatan seperti Guru Ratu Wong Atua Karo. Maknanya, Unpad yang melekat dengan pewarisan nilai-nilai kehidupan, pengelolanya harus sarat dengan aspek keteladanan. Ini tidak bisa ditawar.”
Lebih lanjut menurut Eka, jabatan seorang rektor janganlah terlalu berorientasi ke hal-hal teknis atau birokratis semata:
”Pertanyaan awam, apakah tidak ada yang lebih baik? Jabatan rektor itu melekat dengan sejumlah nilai moral. Bila pun terus berlangsung hingga 27 Oktober 2018 (pemilihan rektor)? Nah, ini MWA Unpad boleh dikata kecolongan. Lembaga ini tentu akan terbebani. Tak terbayang bagaimana menghentikan kegaduhan ini?!” tutupnya dengan berharap MWA Unpad membentuk tim investigasi independen. [HS / GUN]
