
photo credit: Ilustrasi, Jumhur Hidayat serukan mogok nasional / dok. Akbar
EDUPUBLIK, Jakarta – “Pemerintah hampir tidak pernah memperhatikan para pekerja pelabuhan atau yang sering disebut Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM). Padahal pekerja di pelabuhan ini sangat strategis karena utamanya memperlancar lalulintas barang yang nilainya ribuan trilyun rupiah pertahunnya”, demikian dikatakan Wakil Ketua Umum DPP KSPSI Jumhur Hidayat dalam pidato sambutan Rakernas Federasi Serikat Pekerja Transportasi (FSPTI-KSPSI) di Jakarta hari ini (27/11).
Anehnya menurut Jumhur, belum lagi pemerintah melakukan pembinaan yang layak bagi TKBM, pemerintah melalui Kemenhub malah mau membuat aturan yang bisa meminggirkan para TKBM yang ada sekarang ini.
“Karena itu saya mendukung bila kalian mogok nasional pada tanggal 4 Desember 2017 mendatang. Karena hanya dengan persatuan dalam perjuangan seperti mogok nasional inilah maka para pekerja pelabuhan akan bisa memperjuangkan hak-haknya”, seru Jumhur disambut gegap gempita para perwakilan pekerja dari seluruh Indonesia.
Selanjutnya Jumhur juga mengatakan, bahwa mogok tidak dilarang bahkan dilindungi undang-undang. Karena itu teruslah berkonsolidasi, disiplin dan taat pada AD/ART Organisasi.
Sebelumnya, Ketua Umum FSPTI-KSPSI Surya Batubara mengatakan bahwa FSPTI sudah mengkonsolisasikan para pekerja di berbagai pelabuhan untuk mempersiapkan mogok nasional.
Hadir juga dalam Rakernas itu dari Kemenaker, Kemenkop dan UKM, dan para tokoh senior gerakan pekerja seperti Syukur Syarto dan Abi Sofyan.[rls/red]